PASURUAN, Pojokkasus.com, – Audiensi MBG Pasuruan menjadi sorotan setelah Perkumpulan Suropati Kutho Pasuruan yang tergabung dalam Tim 9 menghadiri undangan rapat bersama Komisi I DPRD Kota Pasuruan. Pertemuan ini membahas temuan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Pasuruan. Audiensi berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Pasuruan, Selasa (14/4/2026).
Dalam forum tersebut, pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Kota Pasuruan hadir bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, serta aparat keamanan. Mereka membahas berbagai catatan evaluasi terkait implementasi program MBG yang saat ini berjalan.
Sorotan Evaluasi Program MBG
Tim 9 menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan PPG-SPPG di Kota Pasuruan. Bambang S.P, salah satu perwakilan Tim 9, menyampaikan kritik secara tegas dalam forum audiensi tersebut. Ia meminta DPRD menggunakan hak interpelasi untuk memanggil seluruh OPD terkait guna melakukan evaluasi yang komprehensif.
“Dewan perlu menggunakan hak interpelasi, memanggil OPD terkait secara lengkap untuk evaluasi dan melakukan monitoring periodik terhadap SPPG yang telah berjalan,” tegas Bambang.
Menurutnya, langkah tersebut penting agar pelaksanaan program MBG benar-benar berjalan sesuai tujuan, yakni meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi penerima manfaat.
Tuntutan Standar Kelayakan dan Sertifikasi
Selain evaluasi kelembagaan, perhatian juga tertuju pada kualitas penyediaan makanan dalam program MBG. Ketua Suropati Kutho Pasuruan, Ach. Nuchan, menyoroti pentingnya sertifikasi bagi tenaga chef atau juru masak yang terlibat dalam program tersebut.
Ia menegaskan bahwa tenaga pengolah makanan harus memiliki standar kompetensi yang jelas agar dapat menjamin kelayakan makanan dan pemenuhan gizi. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kualitas program yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
“Chef harus bersertifikat agar bertanggung jawab terhadap kualitas makanan dan nilai gizinya,” ujarnya.
Kekecewaan atas Ketidakhadiran Pihak Terkait
Meski audiensi berlangsung dengan berbagai pembahasan penting, Tim 9 menyampaikan kekecewaan terhadap ketidakhadiran sejumlah pihak kunci. Koordinator SPPG, Badan Gizi Nasional (BGN), Kasatgas, serta perwakilan program MBG tidak hadir dalam forum tersebut.
Ketidakhadiran ini dinilai menghambat pembahasan secara menyeluruh, terutama dalam menjawab berbagai temuan lapangan yang telah dihimpun Tim 9. Akibatnya, sejumlah pertanyaan strategis belum mendapatkan jawaban yang memadai.
Tim 9 pun secara resmi meminta agar DPRD menjadwalkan ulang audiensi dengan menghadirkan seluruh pihak terkait. Mereka berharap pertemuan lanjutan dapat menghasilkan solusi konkret serta langkah perbaikan yang terukur.
Harapan Perbaikan dan Dampak Sosial
Audiensi ini menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola program MBG di Kota Pasuruan. Evaluasi menyeluruh, peningkatan standar kualitas, serta keterlibatan semua pihak dinilai menjadi kunci keberhasilan program.
Jika perbaikan dapat dilakukan secara konsisten, program MBG berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Sebaliknya, tanpa evaluasi yang serius, program ini berisiko tidak mencapai tujuan utamanya.
Dengan dorongan kuat dari Tim 9 dan respons DPRD, publik kini menanti langkah konkret yang mampu memastikan program MBG berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran. (G10)
